KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Persoalan mafia beras di Indonesia bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran rantai perdagangan. Organisasi kepemudaan Rembuk Pemuda menilai praktik ini telah berkembang menjadi masalah tata kelola yang mengancam kesejahteraan masyarakat luas dan efektivitas kebijakan pangan nasional.
Kerugian Miliaran Rupiah di Sektor Pangan
Data yang dihimpun Kementerian Pertanian menunjukkan besaran dampak dari ulah para pelaku mafia beras. Dugaan penipuan mutu beras premium saja diperkirakan merugikan konsumen hingga Rp98 triliun.
Sementara itu, praktik penyimpangan pada program beras fortifikasi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp71,9 triliun per tahun. Nilai tersebut belum termasuk potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp56 triliun.
Angka-angka ini menegaskan bahwa praktik mafia beras telah menjadi ancaman serius terhadap perlindungan hak-hak konsumen dan program-program strategis pemerintah di sektor pangan.
Kolaborasi Strategis Pemerintah dan Generasi Muda
Ketua Umum Rembuk Pemuda, Aidil Pananrang, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan nasional tidak akan optimal tanpa keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak sistem distribusi dan tata niaga. Menurutnya, langkah tegas pemerintah perlu didukung oleh semua elemen, termasuk generasi muda.
"Keberhasilan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan harus dibarengi dengan keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak sistem distribusi dan tata niaga pangan," ujarnya dalam pernyataan resmi setelah pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Target Pemberantasan Mafia Beras
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus mafia beras fortifikasi dalam waktu satu hingga dua pekan. Langkah ini menjadi prioritas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan program pangan berjalan sesuai aturan.
Rembuk Pemuda berharap penindakan terhadap para pelaku dapat memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Organisasi ini juga siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan pangan di daerah-daerah.
Dukungan dari organisasi kepemudaan ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar pemerintah dalam memberantas praktik curang yang selama ini merugikan petani dan konsumen. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk memastikan kedaulatan pangan nasional benar-benar terwujud.
