JAKARTA - Pembersihan dugaan mafia infrastruktur di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sangat mungkin dilakukan, asalkan ada kemauan politik atau political will yang kuat dari Menteri Dody Hanggodo. Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, di tengah rentetan isu negatif yang menerpa Dody belakangan ini.
Trubus menilai isu-isu tersebut muncul beriringan dengan upaya Dody merombak birokrasi kementerian, dan menduganya sebagai bentuk serangan balik dari kelompok yang kepentingannya terganggu.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Beberapa isu yang belakangan mengiringi nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan itu.
Menurut Trubus, serangan tersebut berpotensi datang dari pihak yang selama ini leluasa mengambil untung dari proyek infrastruktur, seiring ruang gerak mereka yang menyempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Namun ia mengingatkan dugaan serangan balik ini masih perlu dibuktikan, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Diduga Digerakkan dari Dalam Kementerian PU
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh orang-orang lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang jadi sorotan adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Ia menilai perombakan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun luput dari rotasi, kata Trubus, adalah pihak yang paling rentan merasa dirugikan, terutama bila posisinya bersinggungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai preseden yang harus dicegah agar tidak terulang di era kepemimpinan Dody.
Dari Pejabat sampai Broker Proyek
Trubus menegaskan perombakan birokrasi tak bisa hanya bersandar pada kewenangan seorang menteri semata. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh, sampai ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut, kata dia, penting agar rotasi maupun penindakan pegawai berlandaskan hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.
Tim khusus itu juga bisa dipakai menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan di lapangan.
Menurut Trubus, mafia infrastruktur jarang bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Jaringan semacam itu, tambahnya, kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama digunakan.
Meski begitu, Trubus mengingatkan keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang berwenang atas proyek terkait.
Ia kembali menegaskan pembersihan di tubuh Kementerian PU sepenuhnya bergantung pada kemauan politik untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto dinilai penting agar upaya pembersihan ini tidak surut saat menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
