JAKARTA — Krisis air global telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Retno Marsudi menegaskan bahwa isu ini bukan lagi sekadar masalah teknis sektoral, melainkan telah menjadi persoalan politik sekaligus tantangan pembangunan yang menyeluruh. Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan para pemangku kepentingan dalam gelaran INZS 2026, seraya menyoroti bahwa skala krisis saat ini jauh lebih parah dari perkiraan sebelumnya.
Data yang dipaparkan Retno menunjukkan bahwa lebih dari 2,2 miliar orang atau satu dari empat penduduk dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Sementara itu, 3,5 miliar orang lainnya atau empat dari sepuluh orang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Angka ini menjadi alarm keras bagi kebutuhan aksi kolektif yang lebih cepat dan masif.
Beban Berlipat dari Sektor Pangan hingga Pusat Data
Tekanan terhadap sumber daya air terus bertambah dari berbagai sektor. Retno menjelaskan bahwa 72 persen dari tambahan air segar yang dibutuhkan akan diserap oleh sektor agrikultur untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Akibatnya, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga kualitas pendidikan menjadi sangat bergantung pada ketersediaan air yang semakin terbatas.
Fenomena baru turut memperberat keadaan. Ekspansi kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital yang pesat diproyeksikan membutuhkan tambahan air hingga 129 persen di berbagai wilayah. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 40 persen pusat data dunia saat ini justru berlokasi di kawasan dengan tingkat tekanan air yang tinggi, menciptakan kompetisi baru antara kebutuhan digital dan kebutuhan dasar manusia.
Target SDGs 2030 Terancam Molor Hingga 2049
Tanpa percepatan yang signifikan, Indonesia diprediksi akan meleset dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs nomor enam tentang air bersih dan sanitasi layak. Retno menegaskan bahwa untuk mencapai target pada 2030, Indonesia membutuhkan peningkatan delapan kali lipat dari tingkat kemajuan saat ini untuk pengelolaan air minum yang aman. Adapun untuk sanitasi yang aman, diperlukan percepatan enam kali lipat, serta dua kali lipat untuk layanan kebersihan dasar.
"Jika kita tidak lakukan ini, maka target-target SDG nomor enam baru akan tercapai pada 2049," ujar Retno dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Keterlibatan Swasta Masih Minim, Baru 2 Persen
Retno menyoroti kesenjangan pendanaan yang menjadi hambatan utama dalam penanganan krisis air. Saat ini, sekitar 86 persen pembiayaan sektor air dan sanitasi masih bergantung pada anggaran publik. Sementara itu, kontribusi sektor swasta hanya mencapai 2 persen, sebuah angka yang dinilai jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan investasi yang ada.
"Sebagian besar pembiayaan yang ada untuk air dan sanitasi berasal dari anggaran publik, 86 persen dari anggaran publik, sektor swasta hanya 2 persen," kata Retno. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan. Prinsip kolaborasi, menurutnya, harus diterapkan secara konsisten dalam upaya aksi iklim, khususnya untuk mencapai target emisi nol bersih yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
