JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa citra pemerintah daerah di mata publik sangat ditentukan oleh cara Satpol PP bertugas di lapangan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengibaratkan aparat penegak perda sebagai “pajangan” sebuah toko yang akan dinilai baik atau buruk oleh setiap orang yang datang.
“Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek, masyarakat langsung melabeli toko itu jelek,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya menyamakan standar kompetensi aparat yang berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga aparatur sipil negara (ASN).
Mengubah Paradigma dari Penindakan Menjadi Pelayanan
Tomsi menilai selama ini peran Satpol PP kerap dipersepsikan sempit hanya sebagai penegak peraturan daerah. Padahal, aparat kewilayahan ini bisa hadir lebih dekat dengan warga melalui aksi-aksi sosial yang membangun kedekatan emosional.
“Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya,” tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi sederhana namun berdampak langsung, seperti membantu anak-anak menyeberang jalan hingga mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan. Kehadiran Satpol PP dalam kegiatan semacam ini dinilai mampu mengikis stigma aparat yang kerap identik dengan razia dan tindakan represif.
Pimpinan Daerah Diminta Jadi Teladan Perubahan
Transformasi budaya organisasi tidak akan berjalan tanpa dukungan pimpinan tertinggi di daerah. Tomsi pun mengajak para kepala Satpol PP untuk menjadi teladan sekaligus meyakinkan kepala daerah masing-masing mengenai komitmen perubahan ini.
“Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan dan yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat,” tuturnya.
Pelatihan ini diharapkan mampu membangun budaya pelayanan yang profesional dan berempati. Dengan standar kompetensi yang seragam, Satpol PP diharapkan semakin profesional, dipercaya, dan dicintai masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
