KOBA — Realisasi belanja perjalanan dinas DPRD Bangka Tengah yang mencapai Rp13,79 miliar pada 2025 menjadi sorotan publik. Pasalnya, angka itu berbanding terbalik dengan kondisi sosial masyarakat yang justru menunjukkan tren memburuk.
Data BPK mencatat, total belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD tersebut menyumbang lebih dari separuh dari anggaran perjalanan dinas seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bangka Tengah yang sebesar Rp26,47 miliar. Meski secara total belanja perjalanan dinas berhasil dipangkas hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya—dari Rp51,93 miliar menjadi Rp26,47 miliar—distribusinya dinilai masih timpang.
Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Jauh di Atas OPD Lain
Sebagai perbandingan, belanja perjalanan dinas Sekretariat Daerah hanya Rp2,03 miliar, Inspektorat Daerah Rp1,55 miliar, serta Dinas Kesehatan yang menangani layanan publik justru hanya Rp1,12 miliar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak mendapat alokasi Rp1,20 miliar.
Secara administratif, BPK menyatakan penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut telah sesuai ketentuan. Anggaran digunakan untuk mendukung fungsi DPRD, mulai dari koordinasi, konsultasi, rapat, pengawasan hingga kunjungan kerja.
Angka Kemiskinan Melonjak dalam Lima Tahun
Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di Bangka Tengah pada 2025 meningkat menjadi 13.710 jiwa atau 6,7 persen dari total penduduk. Angka ini menjadikan Bangka Tengah sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lima tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan di Bangka Tengah masih berada di angka 4,85 persen. Artinya, dalam setengah dekade terjadi lonjakan signifikan. Tak hanya jumlah warga miskin yang bertambah, kualitas kemiskinan juga memburuk. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat menjadi 0,95, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencapai 0,24.
Garis kemiskinan pun naik menjadi Rp865.464 per kapita per bulan. Angka ini mencerminkan semakin beratnya beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pertanyaan Publik: Sebesar Apa Manfaat Perjalanan Dinas bagi Rakyat?
Persoalannya tidak berhenti pada kepatuhan administrasi. Saat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, publik berhak mengetahui apakah belanja perjalanan dinas senilai Rp13,79 miliar benar-benar menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Pertanyaan yang muncul bukan sekadar berapa kali perjalanan dilakukan atau ke mana tujuan kunjungan, melainkan apa hasil konkret yang dibawa pulang untuk menyelesaikan persoalan daerah. Besarnya anggaran perjalanan dinas akan selalu menjadi sorotan ketika angka kemiskinan meningkat.
Sebab, setiap rupiah yang dibelanjakan berasal dari uang rakyat yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang nyata, terukur, dan dirasakan masyarakat. Di saat ribuan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah daerah dan DPRD dituntut menunjukkan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Tanpa transparansi mengenai hasil, capaian, dan manfaat perjalanan dinas, belanja miliaran rupiah tersebut berpotensi dipersepsikan masyarakat sebagai simbol lemahnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi rakyat.
