BANGKA SELATAN — Polemik alih fungsi lahan persawahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Desa Serdang kembali memanas. Ketua Kelompok Tani Batang, Heri, melontarkan kritik keras terhadap rencana pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk mencabut tanaman sawit di lahan yang seharusnya menjadi area ketahanan pangan.
Heri menegaskan, pembiayaan pencabutan pohon sawit menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah langkah yang keliru. Menurutnya, beban tersebut semestinya ditanggung oleh pihak yang melakukan pengalihfungsian lahan, bukan dibebankan kepada negara.
"Kalau mencabut pohon kelapa sawit menggunakan uang negara, saya akan mempertanyakan dan melaporkan pihak terkait. Menurut saya, ini jangan sampai ada persekongkolan," tegas Heri, Jumat (7/8/2026).
Heri menilai masih banyak kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian yang jauh lebih mendesak untuk dibiayai pemerintah dibandingkan anggaran pencabutan sawit. Ia menyoroti masih adanya lahan tidur berupa semak belukar yang belum digarap kembali oleh petani.
"Masih banyak uang negara yang dibutuhkan untuk keperluan lain di sektor pertanian. Jangan sampai anggaran justru digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat alih fungsi lahan," ujarnya.
Pernyataan ini muncul di tengah kabar bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Selatan masih menunggu skema ABT untuk merealisasikan pencabutan pohon sawit di lokasi tersebut.
Tak hanya soal anggaran, Heri mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan alih fungsi lahan persawahan di kawasan Bendung Mentukul dan Racap. Ia menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut lahan pertanian produktif dan ketahanan pangan masyarakat.
Heri meminta adanya kepastian hukum mengenai status serta peruntukan lahan persawahan yang telah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Desakan ini disampaikan agar pemerintah daerah segera bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan polemik yang berlarut ini.