PANGKALPINANG — BMKG mencatat anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 telah memicu kekuatan El Nino yang signifikan. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sembilan sampai 12 bulan ke depan, atau setidaknya sampai Mei 2027, dengan puncak dampak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Teuku Faisal Fathani menyebutkan, curah hujan pada periode tersebut berada di kategori rendah hingga sangat rendah. Hal ini berpotensi besar mengganggu siklus tanam petani di Bangka Belitung serta menurunkan debit air di sejumlah waduk dan irigasi yang menjadi andalan warga.
Meski seluruh Indonesia terkena imbas, BMKG menegaskan dampak El Nino tidak merata. Wilayah di selatan garis khatulistiwa, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa, dan Sumatera bagian selatan—termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan—diprediksi mengalami kemarau yang jauh lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Berbeda dengan pantai barat Sumatera dan Kalimantan bagian utara yang memiliki pola hujan berbeda, Babel justru masuk zona yang paling rentan terhadap penurunan curah hujan signifikan. "Begitu musim hujan terjadi, pengaruh El Nino di Indonesia sudah tidak signifikan," kata Teuku dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa.
Teuku menjelaskan, El Nino yang mulai aktif pada Juni 2026 ini berpotensi mempengaruhi berbagai sektor vital. Mulai dari pertanian, penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, perikanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
BMKG sebenarnya telah mengingatkan potensi fenomena ini sejak pertengahan Maret 2026, saat proyeksi masih berada pada kategori moderat. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) kemudian resmi menetapkan El Nino telah aktif pada 2 Juni.
Untuk menekan risiko terburuk, BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan langkah antisipasi sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu jurus utamanya adalah operasi modifikasi cuaca untuk mengisi bendungan yang mengalami penurunan kapasitas air serta mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Bagi warga Bangka Belitung, langkah ini krusial mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang rawan terbakar saat kemarau panjang. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun rencana kontingensi, terutama untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat pesisir dan kantong-kantong pertanian di Belitung dan Bangka.