BELITUNG TIMUR — Empat mahasiswa yang menguji frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Undang-Undang Pilkada memang kandas di Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat kedudukan hukum. Namun, Mahkamah justru memanfaatkan momen itu untuk menegaskan bahwa rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak boleh ditafsirkan sebagai pemilihan melalui DPRD. Putusan ini menjadi tameng bagi wacana yang ingin mengembalikan Pilkada ke mekanisme tidak langsung.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Belitung Timur, Leny Septriani, mengatakan pihaknya merasa perlu memberikan edukasi langsung kepada warga agar memahami bahwa hingga saat ini Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. “Putusan MK ini sekaligus menjawab kegaduhan politik yang sempat muncul soal kemungkinan perubahan mekanisme,” ujarnya dalam keterangan pers, pekan ini.
Sosialisasi dilakukan melalui forum terbatas dan media daring. Leny menekankan bahwa pemilih di Belitung Timur tidak perlu khawatir: hak memilih bupati dan wakil bupati secara langsung tetap dijamin konstitusi.
Para pemohon meminta MK menafsirkan bahwa Pilkada hanya boleh dilaksanakan secara langsung. Mereka khawatir frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada membuka celah perubahan menjadi tidak langsung melalui DPRD. MK menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tetapi dalam pertimbangannya Mahkamah justru mempertegas bahwa mekanisme langsung adalah amanat konstitusi yang tidak bisa diubah oleh pembentuk undang-undang tanpa mengubah UUD 1945.
Dengan kata lain, putusan ini menjadi preseden penting: setiap upaya mengganti Pilkada langsung dengan pemilihan oleh DPRD harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
KPU Belitung Timur tidak hanya menyosialisasikan putusan, tetapi juga menyiapkan materi edukasi untuk pemilih pemula dan kelompok rentan. Leny menambahkan bahwa sosialisasi akan terus dilakukan hingga tahapan Pilkada mendatang. “Kami ingin memastikan seluruh warga Beltim tahu bahwa suara mereka tetap berarti langsung dalam memilih kepala daerah,” katanya.
Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pemilu di daerah, termasuk di Belitung Timur, dalam merancang tahapan Pilkada yang transparan dan partisipatif.