KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri PANRB Rini Widyantini belum bisa memastikan kapan wacana pemindahan rekening gaji ASN Pemda dari Bank Pembangunan Daerah ke Himbara akan dibahas. Rini menunggu Menteri Keuangan Suahasil Nazara merampungkan konsolidasi internal sebelum pertemuan digelar. Rencana itu sendiri menuai kritik dari serikat pekerja BPD dan dua ekonom yang menilai tidak ada urgensi.
Rini menyatakan dirinya harus bertemu Suahasil lebih dulu sebelum mengambil langkah apa pun terkait wacana tersebut. Ia berharap pertemuan itu bisa terlaksana pekan depan, meski belum ada jadwal pasti.
"Saya mesti ketemu Pak Suahasil. Beliau kan sedang konsolidasi internal. Sesegera mungkin (pertemuannya dijadwalkan)," ujar Rini ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
"Belum pekan ini, mudah-mudahan (pekan depan)," tambahnya.
Wacana Bermula dari Serikat Pekerja BPD
Rencana pemindahan payroll PNS dari BPD ke Himbara pertama kali diungkap Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBPDSI). Perwakilan serikat bernama Sigit menyampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI pada Kamis (3/9).
SPBPDSI memperingatkan pemindahan itu bakal menghantam tiga pilar utama BPD: tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) milik BPD berpotensi merosot tajam.
INDEF: Tidak Ada Urgensi, Intermediasi Daerah Bisa Terganggu
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai tidak ada urgensi dari rencana pemindahan gaji tersebut. Menurutnya, jika tujuannya memperkuat likuiditas Himbara, kebijakan ini justru berisiko melemahkan intermediasi keuangan di daerah.
Rizal menjelaskan gaji PNS merupakan sumber dana murah dan stabil bagi BPD. Jika dana itu ditarik secara masif, bank daerah akan mengalami penurunan CASA yang memicu kenaikan biaya dana (cost of fund), sehingga ruang penyaluran kredit ke masyarakat daerah semakin sempit.
"Dampaknya dapat menjalar ke ekonomi daerah. Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif lebih mahal sekaligus menciptakan liquidity leakage dari daerah ke bank nasional," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).
Bank Permata: Pemerintah Perlu Jelaskan Masalah Dasarnya
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga tidak melihat urgensi dari kebijakan ini. Sebelum melakukan perubahan sebesar itu, pemerintah seharusnya menunjukkan lebih dulu persoalan yang ingin diselesaikan.
Josua menyebut beberapa kemungkinan yang perlu diklarifikasi: apakah ada kegagalan pembayaran gaji, biaya transaksi terlalu tinggi, kelemahan pengawasan, atau masalah teknologi pada BPD.
"Jika masalah dasarnya tidak jelas, pemindahan secara seragam justru berisiko menciptakan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya," ujar Josua ketika dihubungi CNNIndonesia.com secara terpisah.
Apa yang Dipertaruhkan BPD dan Ekonomi Daerah
Bagi BPD, rekening gaji ASN Pemda bukan sekadar rekening biasa. Dana yang mengendap setiap bulan menjadi sumber CASA yang menekan biaya bunga simpanan. CASA yang tebal memungkinkan bank menyalurkan kredit dengan margin lebih sehat.
Jika payroll berpindah ke Himbara, BPD kehilangan dana murah yang selama ini menopang penyaluran kredit. Dampak lanjutannya bisa terasa pada pelaku UMKM di daerah yang selama ini mengandalkan pembiayaan dari bank daerah.
Pemerintah belum memutuskan apakah wacana ini akan dieksekusi atau tidak. Keputusan akhir baru akan terlihat setelah Rini dan Suahasil duduk bersama membahas substansi dan dampaknya.
