JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh program bantuan sosial dan intervensi kesejahteraan di daerah, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung, harus berbasis data akurat. “Sejak tahun 2025, kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut,” ujarnya dalam sambutan di acara DNIKS.
Gus Ipul menyampaikan lima pesan kunci yang relevan bagi penguatan sistem kesejahteraan sosial di provinsi kepulauan seperti Bangka Belitung. Berikut rinciannya:
1. Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Jadi Prioritas
Data yang valid menjadi syarat mutlak agar bantuan sosial seperti PKH, bansos sembako, dan program lainnya tidak salah sasaran. Gus Ipul meminta DNIKS turut peduli menghadirkan data yang akurat, terutama di daerah terpencil dan kepulauan yang kerap menjadi tantangan pemutakhiran.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Harus Profesional dan Berstandar Nasional
Pesan kedua menyasar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang masih banyak belum memiliki standar kelembagaan dan SDM memadai. “Saya ingin DNIKS membantu supaya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional,” kata Gus Ipul.
Di Kepulauan Bangka Belitung, sejumlah LKS seperti panti asuhan dan rumah singgah masih perlu pembinaan agar kapasitasnya meningkat.
3. Perluas Akreditasi LKS untuk Cegah Penyimpangan
Gus Ipul mendorong DNIKS mempercepat akreditasi LKS di seluruh Indonesia, termasuk di Babel. “Memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan,” tegasnya. Akreditasi juga menjadi syarat lembaga bisa mengakses dana atau program dari pemerintah.
4. Jejaring Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Filantropi
Pesan keempat adalah memperluas kerja sama dengan perusahaan, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan lain. Hal ini penting agar program kesejahteraan sosial tidak bergantung sepenuhnya pada APBN, melainkan berkelanjutan lewat dukungan swasta dan donatur.
5. Inovasi Program Adaptif Zaman
Terakhir, Mensos meminta DNIKS melahirkan inovasi program yang sesuai perkembangan zaman. Misalnya, digitalisasi layanan sosial atau program pemberdayaan berbasis kearifan lokal di daerah kepulauan.
Sementara itu, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie menyebut organisasinya telah menjadi mitra strategis Kemensos selama 59 tahun. “DNIKS punya peran panjang untuk menjadi mitra dan melakukan inovasi, sehingga tidak selalu bergantung kepada Kementerian Sosial,” ujarnya. Ia berharap konsolidasi organisasi hingga ke daerah melalui BK3S dan LKKS semakin kuat, termasuk di Bangka Belitung.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Sosial diharapkan segera menyelaraskan data kesejahteraan sosial dengan DTSEN, serta mendorong akreditasi LKS di wilayahnya. Langkah ini krusial mengingat karakter geografis kepulauan yang kerap menyulitkan pemutakhiran data dan distribusi bansos.
