KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat jangka panjang Indonesia Investment Authority (INA) di level BBB dengan prospek negatif. Prospek negatif itu mengikuti peringkat utang pemerintah Indonesia yang juga berada di BBB/Negatif. Peringkat nasional jangka panjang INA tetap AAA(idn) dengan prospek stabil.
"Prospek negatif pada IDR jangka panjang INA sejalan dengan prospek pemerintah Indonesia," tulis Fitch Ratings dalam pengumumannya, dikutip Kamis (17/9).
Penilaian itu menegaskan posisi INA sebagai sovereign wealth fund yang tidak bisa dilepaskan dari kredit pemerintah. Setiap perubahan persepsi terhadap utang negara langsung menular ke peringkat INA.
Fitch menilai dukungan luar biasa dari pemerintah Indonesia kepada INA "hampir pasti" diberikan apabila diperlukan. Penilaian itu tercermin dari skor dukungan INA sebesar 45 dari maksimum 60 berdasarkan kriteria Government-Related Entities (GRE) Fitch.
Pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab dan insentif kuat untuk mendukung INA. Pengawasan pemerintah terhadap INA sejalan dengan prioritas nasional, dan INA bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pemerintah berperan menunjuk dewan pengawas hingga mengawasi rencana bisnis, indikator kinerja utama, dan laporan operasional serta keuangan INA.
Dukungan pemerintah terlihat sejak pembentukan INA. Pemerintah memberikan suntikan modal awal Rp 30 triliun dan kontribusi ekuitas Rp 45 triliun berupa kepemilikan saham di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Kepemilikan saham itu menjadi sumber pendapatan berulang bagi INA. Dividen dari Bank Mandiri dan BRI mencapai Rp 4,6 triliun pada 2025, setara 55% dari total pendapatan INA. Regulasi juga memungkinkan pemerintah memberikan tambahan suntikan modal bila diperlukan.
Sepanjang 2025, INA bersama mitra investornya menggelontorkan investasi sekitar Rp 15,7 triliun ke berbagai sektor strategis.
"Mandat INA tetap berfokus pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, energi, transformasi digital, kesehatan, dan bahan canggih dan industri, yang mendukung tujuan pembangunan pemerintah secara lebih luas," tulis Fitch.
Dari sisi kinerja, INA membukukan pendapatan Rp 8,5 triliun pada 2025, naik dari Rp 5,9 triliun pada 2024. Laba bersih juga meningkat menjadi Rp 7,4 triliun dari Rp 5,4 triliun.
Kenaikan itu antara lain ditopang pendapatan investasi yang meningkat menjadi Rp 866,3 miliar dari Rp 504,4 miliar pada 2024. Dividen dari Bank Mandiri dan BRI tetap menjadi sumber utama pendapatan berulang dengan kontribusi 55% dari total pendapatan.
INA mempertahankan tingkat utang yang rendah sepanjang 2025. Perseroan lebih banyak membiayai pertumbuhan portofolio melalui ekuitas, sumber daya internal, dan dana investor ketimbang utang. Strategi itu menjaga struktur permodalan INA tetap konservatif.
Likuiditas INA dinilai memadai melalui kas, deposito berjangka, dan kepemilikan obligasi. Saldo kas turun menjadi Rp 9,8 triliun pada 2025 dari Rp 12,8 triliun pada 2024 seiring percepatan penyaluran dana di sektor prioritas.
Fitch menyoroti risiko kuat apabila INA mengalami gagal bayar. Kondisi itu dapat mengganggu ketersediaan pembiayaan sekaligus meningkatkan biaya pendanaan bagi pemerintah pusat dan entitas terkait pemerintah lainnya.
Gagal bayar INA juga berpotensi menekan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia. Risiko tersebut meningkat karena INA memiliki posisi strategis dan hubungan erat dengan investor global.
INA bermitra dengan sejumlah lembaga internasional yang telah berkomitmen menyediakan investasi lebih dari US$ 25 miliar di Indonesia. Meski begitu, Fitch menilai risiko tersebut terbatas karena rendahnya utang INA dan posisinya yang bukan penerbit acuan pemerintah di pasar surat utang.